AMBON — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku membuka ruang kolaborasi dengan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Maluku untuk memperluas edukasi hukum dan memperkuat karakter generasi muda.
Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, bersama Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Maluku di Kantor Wilayah, Senin 24 Agustus 2026.
Kolaborasi diarahkan pada pengembangan kegiatan edukasi dan pembinaan hukum yang dapat menjangkau generasi muda melalui lingkungan kepramukaan.
Pendekatan ini dinilai strategis karena Gerakan Pramuka memiliki jaringan pembinaan yang kuat sekaligus menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, kepatuhan terhadap aturan, dan kebangsaan.
“Edukasi hukum harus semakin dekat dengan generasi muda. Karena itu, kami membuka ruang kolaborasi dengan Gerakan Pramuka agar kesadaran hukum dapat dibangun melalui kegiatan yang edukatif, relevan, dan mudah diterima,” ujar Saiful.
Menurut Saiful, pembangunan budaya hukum membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan edukasi dan pembinaan, sementara organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan dapat menjadi mitra strategis untuk memperluas jangkauan serta membangun kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.
Karena itu, Kemenkum Maluku dan Kwarda Gerakan Pramuka Maluku sepakat menjaga komunikasi dan menjajaki bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Kerja sama tersebut diarahkan tidak berhenti pada hubungan kelembagaan, tetapi menghasilkan kegiatan yang konkret, khususnya dalam edukasi hukum, pembinaan karakter, dan penguatan kesadaran generasi muda terhadap aturan serta nilai kebangsaan.
Bagi Kemenkum Maluku, langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan pembinaan hukum melalui jejaring kolaborasi di daerah. Generasi muda ditempatkan bukan hanya sebagai penerima edukasi hukum, tetapi sebagai bagian dari kekuatan yang ikut membangun budaya hukum di Maluku.
RRI